Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan semakin meluas. Kondisi tersebut mulai menimbulkan ancaman terhadap penerbangan hingga kesehatan masyarakat akibat meningkatnya risiko kabut asap.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan, menyampaikan pembaruan mengenai sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah titik panas di wilayah Kalimantan telah mencapai 1.487 titik.
Sebaran hotspot ditemukan di sejumlah provinsi di Kalimantan dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah, yakni mencapai 767 titik.
Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Barat dengan 560 titik.
Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.
“BNPB bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan titik panas, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan,” kata Berton dalam keterangan pers resmi, Kamis.
Peningkatan jumlah titik panas menjadi perhatian karena meluasnya karhutla berpotensi memperburuk kualitas udara sekaligus mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut memantau perkembangan titik panas di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan berdasarkan analisis BMKG mengenai titik panas per 19 Agustus 2026, terdapat empat provinsi yang menjadi prioritas karena memiliki jumlah hotspot tinggi.
Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur.
“Terkait dengan analisis titik panas untuk update 19 Agustus, ada empat provinsi yang menjadi prioritas. Yang pertama Kalimantan Barat, kebetulan jumlah hotspot-nya paling banyak. Kemudian Kalimantan Tengah, selanjutnya Papua Selatan dan juga Kalimantan Timur,” ujar Teuku dalam rapat Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
BMKG memperkirakan pertumbuhan awan selama 10 hari ke depan masih minim di sebagian besar wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut terutama diperkirakan terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Minimnya pertumbuhan awan membuat cuaca kering masih berpotensi berlangsung di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan risiko muncul dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
Untuk membantu mengatasi kondisi tersebut, BMKG menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Teuku menekankan bahwa modifikasi cuaca dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengisi waduk.
BMKG mencatat terdapat potensi pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat pada 23-27 Agustus 2026.
“Dan dari catatan kami, bahwa untuk Kalimantan Barat ada potensi OMC pada tanggal 23 sampai 27 Agustus, sehingga nanti akan kami optimalkan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca,” katanya.
Namun, kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah.
Menurut Teuku, hingga akhir Agustus belum terlihat potensi awan hujan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penyemaian awan.
“Yang menjadi masalah adalah Kalimantan Tengah, karena sampai akhir Agustus tidak ada potensi awan hujan yang dapat kita semai menjadi hujan di sana,” tambahnya.
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran di daratan. Kabut asap yang dihasilkan juga mulai menjadi perhatian sektor penerbangan.
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong pemerintah mempercepat penanganan karhutla agar kabut asap tidak semakin mengganggu jadwal penerbangan.
“Penanganan tidak boleh baru masif setelah asap mengganggu penerbangan dan membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Johan kepada Kompas, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, kabut asap yang mengganggu penerbangan di Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi penanganan di lapangan.
Johan menilai salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum kuatnya komando tunggal kebencanaan dengan kewenangan yang jelas untuk menggerakkan sumber daya lintas instansi.
“Salah satu persoalannya adalah belum kuatnya komando tunggal kebencanaan yang memiliki kewenangan jelas untuk menggerakkan seluruh sumber daya lintas instansi,” ujarnya.
Dalam kondisi darurat, menurut Johan, tidak boleh terjadi tumpang tindih kewenangan maupun tugas antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Manggala Agni, TNI-Polri, serta pengelola konsesi.
Koordinasi yang lebih kuat dinilai penting agar penanganan kebakaran dapat dilakukan sebelum kabut asap semakin meluas.
Selain memperkuat pemadaman, pemerintah didorong mengevaluasi sistem pencegahan karhutla.
Johan menyoroti pentingnya sistem deteksi dini, patroli terpadu, kesiapan sarana, hingga kepatuhan perusahaan pemegang konsesi.
“Kabut asap yang terus berulang menandakan bahwa persoalannya bukan sekadar cuaca, tetapi juga kelemahan tata kelola pencegahan dan koordinasi penanganan karhutla,” ujarnya.
Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat tingginya jumlah titik panas dan potensi cuaca kering yang masih berlangsung.
Di tengah penanganan kebakaran, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai mendistribusikan bantuan logistik kesehatan ke sejumlah wilayah terdampak karhutla.
Bantuan tersebut meliputi masker, tabung oksigen, perlengkapan pelindung, hingga obat-obatan.
“Ini upaya Kemenkes, selain dari Dinas Kesehatan setempat dan stakeholders lainnya, untuk daerah yang terdampak karhutla,” kata Aji.
Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan mencakup 267.630 masker, 54 unit Oxygen Concentrator (OC), 1.000 pasang handscoon, 36 oxycan, 33 dus PMT, 40 face shield, dan 8 APB.
Bantuan kesehatan didistribusikan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah terdampak.
Kalimantan Selatan mendapatkan 37.130 masker, 1.000 handscoon, 8 APD, 33 PMT, serta 2 unit Oxygen Concentrator.
Riau memperoleh 24 unit Oxygen Concentrator dan 30.000 masker.
Sementara Kalimantan Tengah mendapatkan 28 unit Oxygen Concentrator, 36 oxycan, dan 42.400 masker.
Kalimantan Barat memperoleh bantuan paling banyak dalam bentuk masker, yakni mencapai 157.000 masker, ditambah 40 face shield dan enam jenis obat-obatan.
Adapun Kalimantan Timur mendapatkan 15 jenis obat-obatan, sedangkan Jambi menerima 1.100 masker dan vitamin.
“Ya itu dibagikan ke wilayah terdampak. Mereka (Dinas Kesehatan) sudah mengenal dan logistik yang diperlukan,” ucap Aji.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, terutama ketika karhutla Kalimantan masih berlangsung dan cuaca kering berpotensi berlanjut.
Sementara itu, BNPB bersama pemerintah daerah terus memantau perkembangan titik panas dan melakukan pemetaan wilayah rawan. BMKG juga mempersiapkan modifikasi cuaca di wilayah yang memiliki kondisi awan memadai.
Butuh solusi yang tepat untuk kebutuhan Anda? Tim AVA siap membantu dengan rekomendasi terbaik.
Temukan berbagai artikel menarik yang dapat menambah wawasan dan inspirasi Anda.
Isi data berikut untuk mengunduh brochure produk.
Data digunakan untuk keperluan follow-up teknis & penawaran.