Penyandang Disabilitas di NTB Kini Jadi Garda Depan Penanggulangan Bencana, Bukan Lagi Sekadar Penerima Bantuan

Penyandang disabilitas selama ini kerap dipandang sebagai kelompok yang paling rentan ketika bencana terjadi. Namun di Nusa Tenggara Barat (NTB), pandangan tersebut mulai berubah.

Melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB, para penyandang disabilitas kini tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan kebencanaan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan, pemetaan risiko, hingga penyusunan sistem kesiapsiagaan bencana yang lebih inklusif.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program yang didukung SIAP SIAGA melalui kemitraan Australia-Indonesia dalam penguatan manajemen risiko bencana.

Dari Kelompok Rentan Menjadi Mitra Strategis

Keberadaan ULD BPBD NTB menjadi langkah penting dalam mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Mereka kini terlibat dalam mengidentifikasi kelompok rentan, menyusun basis data, memberikan masukan kebijakan, hingga membantu pemerintah merancang strategi penanggulangan bencana yang lebih ramah bagi semua kalangan.

Pendekatan ini dinilai mampu memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal ketika bencana terjadi.

Berawal dari Forum Organisasi Disabilitas

Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD Provinsi NTB, Lalu Ahmad Fatoni, menjelaskan bahwa proses pembentukan unit tersebut dimulai pada Maret 2024.

Saat itu, Program SIAP SIAGA memfasilitasi pertemuan berbagai organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan disabilitas, BPBD, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dari forum tersebut lahirlah Pokja Gedsi (Gender Equality and Social Inclusion) yang kemudian berkembang menjadi Unit Layanan Disabilitas BPBD Provinsi NTB.

ULD BPBD NTB resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Meningkatkan Pemahaman tentang Kebencanaan

Menurut Fatoni, pada tahap awal masih banyak penyandang disabilitas yang belum memahami berbagai istilah maupun konsep dalam dunia kebencanaan.

Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, mereka mulai memahami aspek mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan risiko bencana.

“Setelah akhirnya kami dibekali kapasitas tentang istilah-istilah dalam kebencanaan, akhirnya kami cukup percaya diri untuk menjadi mitra atau bagian dari penanggulangan bencana inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas tersebut membuat penyandang disabilitas mampu berkontribusi lebih aktif dalam berbagai program kebencanaan di daerah.

Pemetaan Kelompok Rentan Jadi Fokus Utama

Salah satu program utama yang dijalankan ULD BPBD NTB adalah pemetaan kelompok rentan di berbagai wilayah.

Kegiatan tersebut dilakukan di Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga tingkat kerentanan, keberadaan pendamping atau pengasuh, hingga lokasi tempat tinggal secara rinci.

Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun strategi perlindungan kelompok rentan saat terjadi bencana.

Data Membantu Menentukan Prioritas Evakuasi

Fatoni menjelaskan bahwa data kelompok rentan memiliki peran krusial dalam proses evakuasi dan penanganan darurat.

Menurutnya, penyandang disabilitas berat dan sedang merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika bencana terjadi karena membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menyelamatkan diri.

Sementara itu, penyandang disabilitas ringan masih memiliki peluang melakukan evakuasi secara mandiri.

“Kami menganggap bahwa disabilitas berat dan sedang adalah kategori yang paling rentan menjadi korban bencana. Kalau disabilitas ringan mungkin masih bisa melakukan evakuasi secara mandiri,” katanya.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas bantuan dan evakuasi secara lebih tepat sasaran.

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kebencanaan

Data yang telah dipetakan kemudian dipadukan dengan informasi ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun risiko lainnya di setiap wilayah.

Informasi tersebut juga diintegrasikan ke dalam fitur disabilitas pada kanal resmi Pemerintah Provinsi NTB serta aplikasi Siaga NTB yang digunakan untuk mendukung sistem informasi kebencanaan daerah.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui lokasi kelompok rentan sekaligus risiko bencana yang berpotensi mereka hadapi.

Menuju Penanggulangan Bencana yang Lebih Inklusif

ULD BPBD NTB menilai pendekatan berbasis data menjadi kunci untuk menciptakan sistem kebencanaan yang lebih inklusif.

Pemetaan hingga tingkat koordinat lokasi penyandang disabilitas memungkinkan pemerintah merancang langkah mitigasi, evakuasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana secara lebih efektif.

“Kami bisa memetakan sampai di titik koordinat di mana penyandang disabilitas berada. Sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil pada fase prabencana, saat bencana, dan pascabencana dapat dilakukan secara komprehensif,” ujar Fatoni.

Dengan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam seluruh proses kebencanaan, NTB menjadi salah satu daerah yang mulai menerapkan pendekatan penanggulangan bencana yang lebih partisipatif dan inklusif.